Pemkab Sragen Selenggarakan Bimtek E-Purchasing, Hadirkan Biro APBJ Setda Provinsi Jawa Tengah Sebagai Narasumber

SRAGEN – Pemerintah Kabupaten Sragen, melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan kerjanya. Pada Kamis, 14 Agustus 2025, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen, diselenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) E-Purchasing melalui eKatalog versi 6. Kegiatan ini secara khusus ditujukan bagi para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, dan Bendahara di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sragen.

Bimtek ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen sebagai upaya untuk memastikan seluruh pejabat yang berwenang dalam proses pengadaan barang dan jasa memiliki pemahaman yang mendalam tentang penggunaan eKatalog versi 6. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong proses pengadaan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Untuk menjamin kualitas materi yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Sragen mengundang narasumber ahli dari Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa (APBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Salah satu narasumber yang hadir adalah Setyonugroho, S.Kom, selaku Plt. Kepala Subbagian LPSE. Dalam sesi presentasinya, Bapak Setyonugroho memberikan penjelasan rinci mengenai pembaruan fitur pada eKatalog versi 6 serta memberikan tips praktis dalam memanfaatkan sistem tersebut secara optimal.

Peserta bimtek menunjukkan antusiasme tinggi, terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan selama sesi diskusi. Kehadiran narasumber dari Biro APBJ Setda Provinsi Jawa Tengah memberikan nilai tambah, karena para peserta dapat langsung berkonsultasi mengenai berbagai kendala teknis dan regulasi yang sering dihadapi di lapangan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para pejabat di lingkungan Pemkab Sragen dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh sehingga proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan lebih efektif, mendukung percepatan pembangunan, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.